**Mengapa Bantuan Beras dari Uni Emirat Arab Tak Langsung Sampai ke Tangan Warga Medan?**
Di tengah musim hujan yang mengguyur Kota Medan, ratusan keluarga korban banjir berharap bantuan pangan akan segera datang. Namun, kejutan datang ketika Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengungkapkan, bantuan 30 ton beras dari Uni Emirat Arab (UEA) justru akan disalurkan melalui organisasi nonpemerintah, bukan langsung ke warga. Bagaimana bisa bantuan yang diharapkan oleh masyarakat tak langsung sampai? Apakah ada permainan mekanisme di baliknya? Kita akan mengungkap cerita di balik pengiriman beras ini dan konflik antara dua pihak yang berbeda pendapat.
**Bobby Nasution: Bantuan dari NGO, Bukan Negara**
Bobby Nasution menjelaskan, bantuan 30 ton beras dari UEA tidak bersifat *government to government* (G2G), melainkan *non-government organization* (NGO). Ini artinya, bantuan tersebut bukan ditujukan langsung ke Pemko Medan, tetapi melalui organisasi seperti Muhammadiyah. “Ini bukan dari negara UEA, tapi dari NGO-nya. Jadi, bantuan disampaikan melalui organisasi yang sudah ada di sini,” kata Bobby saat diwawancarai di Lanud Soewondo, Medan, Jumat (19/12/2025). Ia mengatakan, proses ini mirip dengan kerja Palang Merah Indonesia, di mana bantuan dari luar negeri disalurkan melalui organisasi lokal.
“Di sini kayak Palang Merah Indonesia, di sana Bulan Sabit Merah memberikan bantuan ke Pemko Medan,”
Kutipan ini menunjukkan bagaimana sistem bantuan internasional bisa lebih fleksibel. Bobby menekankan bahwa pemerintah daerah mempercayai Muhammadiyah untuk menyalurkan bantuan ke warga yang paling membutuhkan. Namun, tindakan ini justru memicu pertanyaan: Apakah pemerintah daerah sudah memastikan proses distribusi ini transparan? Apakah ada risiko bantuan tidak sampai ke korban yang tepat?
**Rico Waas: Mau Kembalikan Bantuan ke UEA, karena Pemerintah Pusat Belum Pasti Menerima**
Dalam waktu satu hari, keputusan yang kontradiktif muncul. Wali Kota Medan Rico Waas sebelumnya menyatakan akan mengembalikan bantuan beras 30 ton dari UEA. “Kami kembalikan kepada Uni Emirat Arab,” ujarnya saat ditanya wartawan, Kamis (18/12/2025). Ini mengejutkan banyak pihak, karena bantuan tersebut justru segera dibutuhkan oleh korban banjir yang masih terjebak di dalam air.
“Kami sudah cek tentang regulasi dan penyampaian, kami ke BNPB, Kementerian Pertahanan, memang melalui koordinasi kami semua, ini tidak diterima,”
Kutipan Rico mengungkapkan alasan yang jelas: Pemerintah Pusat belum menetapkan mekanisme penerimaan bantuan dari luar negeri. Artinya, bantuan dari UEA bisa dianggap “tidak resmi” jika tidak melalui prosedur yang disepakati bersama. Namun, konflik ini juga memicu pertanyaan, apakah pemerintah daerah bisa mengambil inisiatif sendiri, atau harus menunggu arahan dari pemerintah pusat?
**Presiden Prabowo: Indonesia Mampu Tangani Bencana Sendiri, Tapi Bantuan Tetap Dibutuhkan**
Menariknya, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa sejumlah kepala negara telah menghubungi pihaknya untuk menawarkan bantuan ke wilayah terdampak bencana di Sumatera. “Saya ditelepon banyak pimpinan, kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang ‘Terima kasih concern Anda, kami mampu’,” ujarnya dalam sidang kabinet paripurna di Jakarta, Senin (15/12/2025). Namun, justru ada tindakan dari pihak daerah yang tampaknya lebih aktif menangani bantuan.
“Indonesia mampu mengatasi ini,”
Kata-kata Prabowo menunjukkan optimisme bahwa Indonesia bisa mengatur sendiri bencana alam. Tapi, hal ini juga mengisyaratkan bahwa bantuan luar negeri tetap penting untuk melengkapi kebutuhan warga yang terdampak. Dari sini, cerita tentang bantuan beras ini seolah menjadi cerminan dinamika antara kebijakan pemerintah pusat dan respons daerah yang lebih spontan.
**Insight:** Konflik antara Gubernur dan Wali Kota ini menggambarkan kompleksitas sistem bantuan di Indonesia. Saatnya pemerintah pusat memberikan kejelasan mekanisme bantuan luar negeri agar tidak terkesan “bermain dua tara”. Namun, kenyataannya, fleksibilitas dari organisasi lokal seperti Muhammadiyah bisa menjadi jembatan kecil yang membantu warga saat keadaan darurat. Maka, bantuan dari UEA mungkin tidak “dikembalikan”, tetapi hanya ditunda sementara hingga aturan lebih jelas. Yang jelas, masyarakat Medan tetap menunggu bantuan yang akhirnya sampai, karena harapan mereka tidak bisa dipadamkan begitu saja.
