Presiden Prabowo Subianto Berikan Instruksi Kepada Siswa Sekolah Kedinasan
Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi agar siswa sekolah kedinasan dikerahkan ke lokasi bencana untuk membantu para korban sesuai dengan keahlian masing-masing. Atas dasar hal itu, sebanyak 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diberangkatkan ke Kabupaten Aceh Tamiang. Pelepasan praja IPDN dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Sabtu (3/1).
Mendagri Tito melepas praja IPDN ke Aceh Tamiang. (Dok. Kemendagri)
“Saya bertemu dan berdiskusi cukup lama dengan Bapak Presiden membahas situasi bencana. Salah satu yang beliau sampaikan, bagus juga kalau sekolah-sekolah kedinasan lainnya bisa turun langsung ke daerah bencana,” kata Tito.
Mendagri Kirim Praja IPDN Bantu Layanan Publik di Aceh Tamiang
Tito menjelaskan gagasan tersebut muncul saat dirinya memaparkan rencana pengiriman Praja IPDN ke Aceh Tamiang. Para praja IPDN tidak hanya melakukan kerja bakti, tetapi juga membantu menghidupkan kembali sistem pemerintahan dan layanan publik di daerah terdampak.
“Saya sampaikan ini win-win solution. Praja IPDN membantu membersihkan, membangkitkan pemerintahan, sekaligus ini menjadi bagian dari kurikulum dan penilaian mereka,” kata Tito.
Tito menilai keterlibatan sekolah kedinasan akan menjadi langkah strategis karena para taruna dan praja memiliki spesialisasi keilmuan yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Selain itu, langkah ini juga memberi pengalaman nyata bagi peserta didik.
“Misalnya sekolah kedinasan perhubungan bisa melihat langsung dampak bencana terhadap bandara atau pelabuhan. Sekolah kedinasan KKP bisa membantu di wilayah pesisir dan nelayan terdampak,” ujarnya.
Tito Ungkap Prabowo Minta Siswa Sekolah Kedinasan Turun ke Lokasi Bencana
Prabowo, lanjut Tito, memberikan apresiasi tinggi atas pengiriman praja IPDN tersebut. Prabowo bahkan membuka kemungkinan penugasan diperpanjang apabila masih dibutuhkan di lapangan.
“Beliau tanya berapa lama? Saya jawab sebulan. Presiden bilang, kalau perlu diperpanjang, perpanjang,” katanya.
Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan infrastruktur dasar di wilayah terdampak bencana, seperti jembatan, jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga pengungsian.
Tito menjelaskan Aceh Tamiang menjadi prioritas lantaran tingkat kerusakannya paling berat dibanding daerah lain yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurutnya, indikator pemulihan daerah ialah berjalannya pemerintahan dan pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat.
“Dua indikator utama pemulihan itu pemerintahan berjalan normal dan ekonomi hidup kembali. Di Aceh Tamiang, dua minggu lalu dua-duanya belum berjalan optimal,” ujarnya.
