Agenda Utama: Indonesia tekankan reformasi pertanian di forum WTO
Indonesia Prioritaskan Reformasi Pertanian di KTM WTO
Jakarta (ANTARA) – Dalam pertemuan penting, Mendag Budi Santoso menegaskan bahwa Indonesia akan mengusung isu reformasi pertanian sebagai fokus utama pada KTM ke-14 WTO. Konsferensi ini dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 29 Maret 2026 di Kamerun. Menurut Budi, KTM ke-14 diharapkan menjadi peluang untuk mengaktifkan kembali proses negosiasi pertanian WTO yang telah mengalami kebuntuan dalam beberapa tahun terakhir.
Perundingan Pertanian Harus Dikuatkan
Menurut Budi, sebagai koordinator G-33, Indonesia mendorong reformasi WTO agar tetap berorientasi pada pembangunan. Ia menjelaskan bahwa isu seperti ketahanan pangan, kesejahteraan petani kecil, serta kebutuhan pembangunan nasional harus menjadi pilar utama dalam arah perubahan sistem pertanian internasional.
Pertemuan Menteri G-33 kali ini mengambil tema “G-33 Prioritas dan Tindakan Bersama Menuju KTM-14 untuk Mendorong Perundingan Pertanian WTO yang Lebih Inklusif.” Salah satu poin utama yang dibahas adalah penyelarasan Pernyataan Bersama (Joint Ministerial Statement) yang akan disampaikan dalam KTM ke-14, kata Budi.
“Indonesia menekankan bahwa KTM ke-14 WTO menjadi kesempatan untuk memulai kembali perundingan pertanian yang terhambat selama beberapa tahun belakangan. Sebagai koordinator G-33, kita mengimbau agar reformasi ini tetap berfokus pada pembangunan,” ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Dalam pernyataan bersama tersebut, para menteri akan menegaskan komitmen untuk memperkuat kerangka perdagangan multilateral yang adil, inklusif, dan transparan. Indonesia aktif menekankan pentingnya pendekatan yang tegas namun konstruktif untuk menjaga kepentingan negara berkembang, termasuk mekanisme seperti Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH) dan Special Safeguard Mechanism (SSM) sebagai alat perlindungan petani.
Mendag Budi menambahkan bahwa negara-negara anggota G-33 akan terus bersinergi agar isu-isu prioritas mereka, seperti kebutuhan pangan nasional dan perlindungan petani kecil, tetap mendapat perhatian utama dalam agenda WTO. Ia menegaskan bahwa peran Indonesia dalam forum ini menunjukkan komitmen untuk mendorong sistem perdagangan yang lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan pengembangan ekonomi.
