Hasil Pertemuan: Dukungan Fiskal Rp 30 T untuk PKH Lebih Efisien dari MBG Rp 335 T
Dukungan Fiskal Rp 30 Triliun untuk PKH Lebih Efisien dari MBG Rp 335 Triliun
Anggaran PKH di Bawah MBG
Program Keluarga Harapan (PKH) dianggarkan sebesar Rp 31,2 triliun pada 2026, jauh lebih kecil dibandingkan alokasi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp 335 triliun. PKH berupa bantuan tunai yang bersyarat, dengan kewajiban keluarga miskin memastikan anak tetap bersekolah dan mengakses layanan kesehatan. Sebanyak 10 juta keluarga di seluruh Indonesia menjadi target penerima manfaat program ini.
Penguatan Nutrisi Melalui Dukungan Fiskal
Jika PKH menerima tambahan dana fiskal Rp 30 triliun khusus untuk meningkatkan gizi anak, total anggarannya naik ke Rp 61 triliun. Dalam skenario ini, kebutuhan anggaran MBG bisa dihilangkan untuk menjaga ruang fiskal tetap luas. Tambahan dana ini setara dengan Rp 3 juta per keluarga per tahun, yang praktis cukup untuk memperkuat konsumsi protein hewani seperti telur, ikan, ayam, dan susu.
Manfaat Ekonomi dari Bantuan Sosial
Dalam ekonomi pembangunan, bantuan langsung ke rumah tangga miskin memiliki efek pengganda fiskal antara 1,3 hingga 1,6. Artinya, Rp 30 triliun tambahan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 39 hingga Rp 48 triliun. Hal ini disebabkan hampir seluruh dana bantuan terpakai untuk konsumsi, terutama di sektor pangan yang memicu aktivitas produksi lokal.
“Intervensi gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan dapat menghasilkan imbal hasil ekonomi hingga tujuh sampai sepuluh kali lipat,”
kata Bank Dunia, menyoroti manfaat investasi pada nutrisi anak yang berdampak jangka panjang pada kecerdasan, kesehatan, dan produktivitas tenaga kerja.
Keterkaitan Produksi dan Pengelolaan Anggaran
Bantuan pangan memiliki keterkaitan yang luas ke sektor produksi. Setiap Rp 1 konsumsi pangan rumah tangga dapat membangkitkan aktivitas ekonomi hingga Rp 1,5 hingga Rp 1,8 di sektor hulu, seperti pertanian dan perternakan. Dengan demikian, peningkatan gizi melalui PKH berpotensi langsung mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
Effisiensi PKH vs. MBG
Desain PKH dinilai lebih efisien karena fokus pada keluarga miskin dengan komponen pendidikan dan kesehatan. Selain itu, program ini melibatkan pendampingan melalui P2K2, forum edukasi gizi, dan pencegahan stunting. Dengan anggaran hanya Rp 61 triliun, PKH menghemat jauh lebih banyak dibanding MBG yang memerlukan hampir Rp 400 triliun.
Perbedaan anggaran ini menentukan biaya peluang (opportunity cost) dari kebijakan fiskal. Dana yang tidak dialokasikan untuk MBG bisa dialihkan ke sektor kesehatan atau infrastruktur. Selain itu, pengelolaan anggaran yang lebih terarah juga membantu menjaga stabilitas APBN, mengurangi tekanan pada rasio utang negara.
