Pembahasan Penting: Jadi isu serius, 9 kementerian & lembaga teken SKB Kesehatan Jiwa Anak

Jadi isu serius, 9 kementerian & lembaga teken SKB Kesehatan Jiwa Anak

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menunjukkan komitmen serius dalam menghadapi tantangan kesehatan mental anak. Langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang menyoroti isu kesehatan jiwa pada anak-anak Indonesia, yang dilakukan oleh sembilan menteri dan kepala lembaga di Jakarta, Kamis.

Latar Belakang Isu Kesehatan Jiwa Anak

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan bahwa kebutuhan untuk menyelesaikan masalah ini sangat mendesak. Ia menunjuk peningkatan kasus bunuh diri oleh anak-anak serta tindakan kekerasan yang mereka lakukan terhadap orang tua sebagai bukti kekhawatiran.

“Tren kasus kesehatan jiwa pada anak-anak terus meningkat. Dalam beberapa waktu terakhir, kita mengamati peningkatan angka bunuh diri serta kekerasan yang dilakukan anak terhadap orang tua,” tutur Menko Pratikno.

Ia menekankan bahwa faktor risiko di balik masalah ini bersifat multidimensi, sehingga tidak mungkin ditangani secara mandiri oleh satu kementerian. Karena itu, kementerian dan lembaga terkait diundang untuk bersama-sama mengatasi isu tersebut.

Partisipan dalam Penandatanganan SKB

Dalam acara tersebut, selain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, hadir pula beberapa menteri lain. Mereka meliputi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, serta Kepala BKKBN Wihaji. Tidak ketinggalan, perwakilan Kapolri juga turut hadir.

Strategi Pemangku Kebijakan

Menko Pratikno menambahkan bahwa partisipasi dari berbagai sektor penting untuk menciptakan solusi yang menyeluruh. Ia menyoroti peran kementerian dan lembaga dalam menangani isu ini, mulai dari lingkungan keluarga sebagai akar masalah, hingga lingkungan pendidikan dan dampak konten media sosial. Ia menekankan perlunya kerja sama lintas pemangku kepentingan untuk melakukan edukasi, deteksi dini, dan pencegahan.

“Kebijakan yang diambil harus komprehensif dan diimplementasikan secara terintegrasi. Mulai dari tahap promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif,” jelas Menko PMK Pratikno.