KPK Kembali Menggeledah: Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Diusut Lagi
Selasa (16/12/2025), KPK kembali mencuri perhatian publik dengan pemeriksaan kedua terhadap eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Kasus ini mengenai dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024, sebuah isu yang belakangan jadi sorotan karena melibatkan kelangsungan perjalanan jemaah haji. Nah, apa yang sebenarnya sedang diusut? Dan mengapa KPK terpaksa ke Arab Saudi untuk menggali lebih dalam? Cerita ini justru menggambarkan tugas KPK yang tak hanya berbatas di Indonesia, tetapi juga mencakup luar negeri.
Kegiatan Penyidik KPK di Arab Saudi: Fakta yang Dikupas
Pemeriksaan Yaqut kali ini bukanlah kejadian yang terpisah dari aktivitas penyidik KPK di Arab Saudi. Mereka telah melakukan investigasi lapangan sebelumnya, termasuk mengunjungi KBRI dan Kementerian Haji di sana. Ternyata, penyidik tak hanya melihat dokumen, tetapi juga memverifikasi langsung fasilitas yang digunakan jemaah. Nah, salah satu fokus mereka adalah mengetahui apakah tempat penungguan jemaah di Mina benar-benar mampu menampung jumlah yang diharapkan.
“Nah di situ kan ada, masing-masing negara itu ada tempatnya tuh. Dari seluruh dunia itu ada tempatnya. Nanti ada di sektor berapa, sektor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tim penyidik itu menguji apakah terjadi kepadatan atau tidak di masing-masing sektor tersebut,”
Penjelasan dari Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu ini mengungkap bahwa KPK tidak hanya mengedukasi data, tetapi juga
“melihat sendiri”
kondisi di lapangan. Mereka ingin memastikan bahwa kuota tambahan yang dialokasikan benar-benar bermanfaat untuk jemaah, bukan justru menjadi celah korupsi. Tapi, mengapa kepadatan jemaah jadi indikator utama? Karena itu bisa mengungkap penyalahgunaan kuota yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sebenarnya.
Kuota Tambahan dan Lobby yang Menggelora
Menariknya, kuota tambahan 20 ribu jemaah pada 2024 ternyata didapat Indonesia melalui lobi yang cukup intens. Presiden Joko Widodo dulu aktif menghubungi pihak Arab Saudi untuk memastikan kuota bisa ditingkatkan. Tapi, lobi ini justru jadi bahan misteri saat KPK mengusut penggunaan kuota. Apakah penambahan kuota benar-benar menguntungkan jemaah, atau justru memicu keterlibatan korupsi?
Menurut Asep, tim KPK juga memeriksa apakah distribusi kuota terjadi secara proporsional.
“Karena di sana juga kan ada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun 2024,”
kata dia. Dengan kata lain, KPK ingin memastikan bahwa setiap jemaah yang diizinkan masuk ke Arab Saudi benar-benar layak, dan tidak ada kuota yang
“dijual”
ke pihak tertentu. Ini membuka perspektif bahwa korupsi bisa terjadi dari hulu hingga hilir, mulai dari lobi sampai penyelenggaraan langsung.
Dari semua ini, KPK memperlihatkan komitmen untuk mengungkap korupsi haji secara menyeluruh. Meski ada pihak yang meninggal dan kasusnya dihentikan, seperti mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi, tapi investigasi tetap berlanjut. Makanya, jemaah haji bukan hanya menjalani ritual spiritual, tetapi juga menjadi bagian dari cerita kriminal yang menyangkut pemerintahan dan transparansi.
